Ketua Pansus RUU Landasan Kontinen DPR RI Maman Abdurrahman dalam foto bersama dengan Pansus RUU Landasan Kontinen DPR RI usai menyerap masukan dan aspirasi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Foto: Ayu/nvl

Panitia Khusus (Pansus) RUU Landasan Kontinen DPR RI menyerap masukan dan aspirasi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Lantamal XII dan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait penyusunan RUU tersebut. Sebagaimana diketahui, Kabupaten Sambas di Kalbar, tepatnya Pulau Gosong Niger, berbatasan dengan wilayah Negara Malaysia.

“Atas dasar itulah kami, Pansus RUU Landasan Kontinen datang ke Kalimantan Barat ini untuk mendapat masukan yang akan memperkaya kami dalam penyusunan RUU Landasan Kontinen tersebut,” ujar Ketua Pansus RUU Landasan Kontinen DPR RI Maman Abdurrahman di Pontianak, Kalbar, Senin (6/9/2021).

Dijelaskannya, RUU Landas Kontinen ini menjadi sangat penting untuk mengantisipasi atau menyelesaikan permasalahan sengketa batas wilayah antar negara di perairan kelautan Indonesia. Pasalnya tidak sedikit kekayaan alam tanah air, baik kekayaan hayati maupun kekayaan alam berupa sumber daya energi dan mineral yang kerap menjadi sasaran pencurian pihak asing.

Sebut saja illegal fishing atau pencurian ikan yang kerap dilakukan kapal asing, milik negara tetangga, di wilayah perairan laut Tanjungdatok, tepatnya di Kecamatan Paloh, Sambas. "Ini tentu tidak hanya sekedar pencurian kekayaan alam Indonesia saja, melainkan lebih dari itu menyangkut kedaulatan dan harga diri negara kita yang terus harus kita jaga dengan baik,"tegas politisi dari Fraksi Partai Golkar ini.

Dalam kesempatan itu perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Wadan Lantamal XII Pontianak, serta pihak akademisi di Kalbat mendukung penuh dibentuknya RUU Landas Kontinen. Selain itu juga terungkap berbagai masukan, salah satunya terkait penguatan berupa pembangunan pos-pos penjagaan yang lebih besar lagi serta peralatan yang memadai di wilayah perbatasan tersebut.

Karena hal serupa juga sudah dilakukan oleh negara tetangga di wilayah perbatasan tersebut. Masukan lain berupa harapan adanya pembinaan bagi masyarakat sekitar perbatasan yang tidak bisa dipungkiri saat ini hidupnya masih cukup memprihatinkan. (ayu/sf)